Catatan (Terlambat) untuk Ulang Tahun: Kerja Sama

Untunglah negara kita dan kantor saya ulang tahunnya berdekatan, sehingga kalau tahu-tahu saya kesambet ingin membuat catatan singkat (walaupun terlambat) yang terkait, bisa dilakukan sekaligus!... Tentunya kalau saya mau!

Saya baru saja mencetuskan ke Jeng ini bahwa mereka yang tidak merdeka di Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia adalah para panitia Peringatan Hari Kemerdekaan. Ya termasuk saya hehehe... Saya tidak perlu berpanjang lebar soal itu, nanti isinya keluh kesah semua. Dan sudah cukup keluh kesah yang tidak penting di negeri ini. Apalagi kalau cuma menambah beban mental dan kepala puyeng, yang hanya akan menaikkan peringkat sinetron dengan skenario ngawur dan tidak masuk akal!

Yang mau saya bilang tadinya adalah: saya tidak sempat membuat catatan yang sifatnya refleksi atau apalah yang hebat-hebat sehubungan dengan peringatan deklarasi kemerdekaan kita, karena waktu tersita cukup banyak oleh berbagai acara di sini. (Rasanya kok ada tuntutan "moral" karena status selaku keparat pemerintah itu ya, hehehe...). Tapi untungnya masih sempat -- tepatnya: disempat-sempatkan -- untuk berkeliling ke blog-blog lain.

Dan sejuknya hati saya membaca tulisan-tulisan seperti ini dan ini. Lebih senang lagi membaca komentar-komentar terhadap kedua blogpost, yang rata-rata mengamini bahwa perbaikan negeri kita harus segera dimulai dari diri sendiri, dan STOP MENCACI (melulu).

Jangan salah, saya bukannya menolak kritikan. Yah, walaupun sejujurnya, siapa sih yang benar-benar senang dikritik? Tapi sentilan memang harus ada untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang saya -- dan teman-teman sesama "keparat" -- lakukan masih berada di jalur yang semestinya. Hehehe... kalimat ini pasti terasa ironis di tengah-tengah tudingan (dan kondisi) bahwa yang namanya birokrasi dan keparat pemerintah itu ya.. benar-benar "KEPARAT!" (ps: sengaja menggunakan huruf kapital dan tanda seru, untuk menambah efek dramatis).

Namun di pihak lain, boleh dong saya berlega hati bahwa kemajuan negara ini dipandang sebagai tanggung jawab BERSAMA, tidak sekedar sekelompok orang yang punya NIP dan terdaftar di BKN. Bahwa ikut turun tangan langsung, sumbang pikiran dan TENAGA, adalah kontribusi penting dalam upaya perbaikan yang hasilnya toh akan dinikmati bersama juga. Memang, kalau mau menggunakan pendekatan pars pro toto yang paling digemari di Indonesia, bisa saja dengan seenaknya saya bilang: "Ah, dasar orang Indonesia memang bangsa pemikir. Lebih suka menyumbangkan pikiran daripada tenaga (alias aktivitas aktual)." Padahal saya tahu banyak yang benar-benar terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan harkat hidup mereka yang kurang mampu. Dan dengan bilang begitu, saya sama saja dengan pihak-pihak yang selalu bicara soal kebrengsekan pemerintah secara umum dan menutup mata terhadap "oknum-oknum" (duh, sudah lama sekali tidak memakai istilah ini ya) di dalamnya yang benar-benar memiliki dan menerapkan idealismenya.

Lalu apa kaitannya dengan HUT instansi saya?

Kaitannya terletak pada penilaian mengenai kinerja instansi saya seperti yang bisa dibaca pada artikel ini. Sekali lagi, jangan salah, pendapat apapun dalam hal itu tentunya perlu benar-benar diperhatikan untuk berbenah diri. Tapi ada saja yang terkesan memberikan komentar seenaknya. Buat saya lucu juga bahwa tokoh dalam artikel tadi membuat penilaian kinerja Deplu berdasarkan, antara lain, bagaimana Deplu "melawan propaganda pencitraan Negara Barat yang melihat berbagai ormas Islam yang diberi label sebagai teroris".

Dengan segala hormat, saya kira sewajarnya setiap lembaga milik pemerintah yang berdiri di atas semua golongan bekerja tidak semata-mata untuk kepentingan satu kelompok tertentu, baik mayoritas maupun minoritas. Yang diperjuangkan lembaga pemerintah, apalagi di forum internasional, adalah kepentingan negara (baca: negara = pemerintah + rakyat, BUKAN hanya pemerintah). Sehingga barangkali lebih tepat kalau uraian bapak pakar tadi ditambahkan kalimat, "... karena asosiasi 'terorisme' dengan 'Islam' hanya akan merugikan kepentingan negara kita yang mayoritas penduduknya beragama Islam dalam konteks hubungan dengan negara lain."

Nah, sekiranya kita menggunakan proposisi bapak pakar kita itu tentang pencitraan yang diinginkan untuk Islam (seperti: "Islam dan demokrasi dapat berjalan seiring"), maka segala usaha yang dilakukan Deplu untuk membentuk citra tersebut selayaknyalah didukung oleh contoh-contoh konkrit dan faktual dari negeri sendiri. Misalnya, pluralisme, keterbukaan terhadap pandangan yang berbeda tanpa harus tergoyahkan dari imannya. Apa yang pernah dituliskan El Rony buat saya adalah contoh yang spektakuler.

Kaitan lain dengan instansi saya adalah soal "diplomasi publik" dan "track II diplomacy". Sederhananya: bagaimana unsur-unsur non korps diplomatik terlibat dalam kegiatan promosi negara. Dan dalam posting ini, unsur non korps diplomatik tentunya masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri, khususnya di negara tempat saya tinggal.

Hampir dua tahun saya berada di negara ini, dengan komunitas Indonesia di wilayah akreditasi kantor saya yang cukup vokal. Sebagian di antara mereka bahkan membentuk "KBRI Watch" yang gaungnya sampai ke Jakarta dan punya pengaruh pada proses pengambilan keputusan di pusat!

Lepas dari berbagai kritik maupun masukan yang mereka berikan, ada satu hal yang menarik buat saya: banyak yang masih "tergantung" pada KBRI. Ingin mengadakan suatu kegiatan tapi tidak punya dana? Minta saja ke KBRI. Mau pinjam alat atau ruangan? Hubungi KBRI. Sedang ada program dan butuh bantuan tenaga? Pimpinan KBRI akan menugaskan staf-stafnya untuk membantu. Dan dalam sebuah sarasehan yang diselenggarakan beberapa waktu lalu, salah satu butir kesimpulan argumen para pembicara (yang notabene dari masyarakat juga) adalah: KBRI masih perlu "mengayomi" dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

Mau tidak mau saya membandingkan dengan komunitas Indonesia yang berada di Atlanta atau Los Angeles, yang sudah boleh dikatakan mandiri. Acara-acara yang dilakukan untuk mempromosikan kebudayaan, misalnya, didanai secara mandiri oleh para anggota kelompoknya, entah melalui pengumpulan sumbangan atau sumber-sumber lain. Bahkan di Atlanta komunitas Indonesia cukup dekat dengan pemda setempat, sehingga dapat membentuk interest group, walaupun mungkin belum sampai menjadi pressure group -- tapi ini saya rasa soal waktu. Di Los Angeles, walaupun ada Konsulat Jenderal RI, masyarakatlah yang aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan, termasuk dalam rangka Perayaan Hari Kemerdekaan. Walaupun KJRI menyumbangkan sejumlah dana (yang tidak terlalu besar) dan tenaga, tapi kebutuhan finansial lain dicukupkan dengan mencari sponsor.

Komunitas India melakukan upaya bersama untuk mendanai kegiatan lobby ke para anggota Kongres dan administrasi. Hasilnya? Kesepakatan strategic partnership antara AS dan India. Tidak seperti Indonesia yang memang sedang menjadi sasaran diplomasi publik administrasi Bush, nilai penting India tidak terletak pada peta perang global melawan "terorisme", sehingga masuknya India dalam salah satu skala prioritas kebijakan luar negeri administrasi Bush bagi saya justru prestasi tersendiri.

Di pusat pemerintahan negara adidaya ini, kita perlu masyarakat Indonesia yang cukup kuat. Kita perlu orang-orang, "oknum" yang bisa memobilisasi semua sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemajuan kepentingan kita, di samping memberikan masukan dan.. yah, kritikan demi menjaga kinerja para keparatnya. Kapan ya?

4 comments:

nananias said...

sudah dimulai kan? ini nyatanya jij udah posting! kan indonesia negara pemikir? aktualisasi sih kapan-kapan *nyanyi nyanyi*

sontoloyo said...

Kalau mau to be fair, sebenernya sejauh mana sih peranan Pemerintah dalam mengayomi masyarakat ?

Bila kita hidup bernegara (rakyat+Pemerintah) seharusnya ada sebuah kesepakatan baku dan mutlak (kaya gravitasi) bahwa pelayanan untuk yang membentuk negara (Masyarakat) harusnya berdasarkan asas kemerdekaan.

Bagi gue sendiri kemerdekaan itu artinya adalah bahwa kita memiliki kebebasan (sebagai rakyat Indonesia) untuk menentukan nasib kita sendiri.Yang ada selama ini nasib kita ditentukan oleh pemerintah (yang katanya dipilih rakyat).Contohnya..buat Paspor...emang bebas buat Paspor ?? Kemaren gue baca kontingen lomba fisika ada yang kejegal karena paspornya kaga bisa keluar dari Pemerintah, lantaran pesertanya keturunan cina yang mau mengharumkan nama bangsa (yang katanya pluralisme).Ini bukan kasus baru,susi susanti dan alan budi kusuma juga pernah terjegal dalam hal yang sama...mau sampai kapan Indonesia mau belajar....merdeka untuk belajarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.....dan bangkit (juga tidak mengulangi) dari kesalahan.

Kita (mungkin) bebas dari penjajahan (fisik tapi bukan politik), tapi kok yah malah di jajah sama pemerintah sendiri dengan korupsi dan pungli yang setiap bikin instansi baru sengaja di panjang2 in birokrasinya biar semua kebagian duit.

kok gue jadi emosi yah ??

NEVERTHELESS Saya tetap orang Indonesia,saya berusaha untuk menjadi orang Indonesia yang baik...dan saya cinta Indonesia. MERDEKAAA !!!

rd said...

The good ol' State Dept. needs a good marketing strategist? hehehehe..

yang punya said...

Eda Nana: Betul itu. Dan benernya tugas berpikir dan mengkritisi itu sudah dilakukan kok. Eh, mungkin daku salah ya.. mengkritisi itu bagian dari aktifitas aktual (atw faktual? ah embuh!).

Sondi: wey wey.. pengalaman personal. entar gw tulis di email yah. kalo perlu ntar email dan muntahan kemarahan elo di YM tadi gw posting hihihih...

Dita: which state dept are you referring to? indonesian or the US? (both are facing similar problem -- creating favorable image of the country, hehehe...)